ppid - klinik pendidikan

FlashNews



UNDUH PROSEDUR, JADWAL DAN KISI KISI UNAS 2013


klik disini file surat edaran LKS JATIM 2013
klik disini file JUKNIS BOS 2013


Sekolah Eks RSBI Berstatus Sekolah Reguler

Surat Edaran Perubahan Status RSBI
Jakarta -- Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler, yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK. Putusan MK itu menghapus dasar hukum penyelenggaraan RSBI. "Sekolah reguler itu maknanya sekolah biasa. Selesaikan dulu. Nanti setelah itu pada saat menjelang tahun ajaran baru kita akan menetapkan bagaimana mengelola eks RSBI itu," kata Mendikbud Mohammad Nuh usai memberikan keterangan pers tentang anggaran kurikulum 2013 di Kemdikbud, Kamis (31/1/2013).

Pada surat tersebut Mendikbud menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau menejemen sekolah. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI. Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan menejemen berbasis sekolah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu. "Pungutan itu memang tidak boleh, tetapi bukan berarti menutup sumbangan masyarakat, masyarakat boleh berpartisipasi," tegas Menteri Nuh.

Pada surat edaran tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP. Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

Sumber : Kemdikbud.go.id


PADANG REMBULAN 2013

Agenda kegiatan Gelar Seni Padang Rembulan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah UPT Dikbangkes Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di awal tahun 2013 akan diselenggarakan di Kota Pasuruan. Kepala UPT Dikbangkes Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Efie Wifdjajanti, S.Sos, M.Pd menjelaskan , gelar seni Padang rembulan yang diadakan di Kota Pasuruan tepatnya Hari Sabtu Malam, 23 Pebruari 2013, menampilkan seni khas pasuruan seperti kesenian Hadrah/Zamroh, dan akan ditutup dengan pentas ludruk pelajar.

Menurut Kepala UPT Dikbangkes, gelar seni Padang Rembulan untuk tahun 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan bekerjasama dengan Bakorwil Madiun, Malang, Pamekasan, dan Bojonegoro serta Dinas Pendidikan setempat sebagai tuan rumah.
Gelar seni Padang Rembulan bertujuan memberikan fasilitasi presentasi prestasi peserta didik dan pendidik yang berbentuk karya seni, juga diformat sebagai ruang apresiasi bagi peserta didik dan pendidik melalui presentasi kesenian. Proses ini memungkinkan terjadinya proses komunikasi nilai antara penyaji dan penonton yang berdampak pada pendewasaan jiwa serta berpengaruh pada pengembangan karakter. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Harun, M.Si, MM, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan, senantiasa memberikan prioritas dan konsentrasi pada program program pembelajaran seni budaya.

Melalui peningkatan dan pengembangan program pendidikan seni budaya akan membentuk karakter dan menumbuhkan jiwa nasionalisme peserta didik sekaligus menyuburkan kreativitas generasi muda/remaja secara perlahan. Ini tentunya akan berdampak baik untuk membawa kembali bangsa ini menjadi bangsa yang lebih mandiri, sehingga dalam pergaulan global, sumber daya manusia yang kita miliki mampu berkompetensi sesuai dengan kompetensinya.


SOSIALISASI PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)

Hari ini (30 Januari 2013), bertempat di Graha Wicaksana Praja lantai VIII Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, berlangsung sosialisasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Sosialisasi PMU dibuka oleh Dirjen Dikmen Kemendikbud Dr. Hamid Muhammad, ditandai dengan pemukulan gong.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Harun, M.Si., MM., melaporkan, PMU adalah kebijakan dari Kemendikbud yang bertujuan untuk mendorong perluasan akses pada sekolah jenjang SMA/sederajat. Ungkapan universal dalam PMU lebih merupakan komitmen ketimbang kewajiban mengingat belum adanya undang-undang yang mengharuskan Wajar 12 tahun.

PMU dilaksanakan kurang lebih sama dengan Wajar 9 tahun. Untuk menjamin PMU mencapai sasaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu akan mengalokasikan dana terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dalam program sosialisasi ini, PKK dan Dharma Wanita menjadi mitra yang ideal bagi Dinas Pendidikan untuk dapat menjangkau dan menyampaikan program PMU ke daerah sampai ke tingkat rumah tangga. Program sosialisasi PMU bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya meningkatkan pendidikan dari Wajar 9 tahun menjadi PMU. Penyusunan program sosialisasi PMU harus disesuaikan dengan dengan kesiapan daerah masing-masing, yaitu dengan cara mencari pola alternatif yang sesuai dalam memberikan layanan kepada anak yang belum atau putus sekolah pada Pendidikan Menengah Universal, dan menyusun rencana tindak lanjut dalam sosialisasi PMU di daerah. Hasil yang diharapkan bagi peserta sosialisasi PMU adalah terbangunnya persepsi yang sama mengenai pentingnya meningkatkan pendidikan Wajar 9 tahun menjadi PMU.

Sementara itu, Dirjen Dikmen Kemendikbud Dr. Hamid Muhammad, PHD mengatakan, PMU akan menjaring lulusan SMP/MTs agar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MA, implementasinya dari Wajar 9 tahun ke Wajar 12 tahun. Menurut Dirjen, Kemendikbud untuk tahun 2013 akan membangun 300 sekolah baru dan pada tahun 2014 akan membangun 700 sekolah baru. Masalah kurikulum baru akan mengalami perubahan setiap 10 tahun dan berubah secara substansial. Menurut rencana, rembug kurikulum baru secara nasional akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7-10 Februari 2012. Acara sosialisai PMU ini menghadirkan narasumber Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Dra. Ny. Nina Soekarwo, M.Si, Ketua Dharma Wanita Pusat Ny. Win Withola, dan diikuti oleh 300 pengurus PKK/Dharma Wanita Kabupaten/Kota se Jawa Timur.


MANFAATKAN KESEMPATAN INI......

Pembukaan Pendaftaran Beasiswa Pemerintah Jepang (MONBUKAGAKUSHO) Untuk Program Penataran Guru 2013

1. Kedutaan Besar Jepang membuka penawaran beasiswa pemerintah Jepang (Monbukagakusho) untuk tahun akademik 2013 kepada para guru warga negara Indonesia yang ingin memperdalam bidangnya sebagai mahasiswa program penataran guru non gelar, pada universitas di Jepang selama 1,5 tahun dari bulan Oktober 2013 (termasuk 6 bulan belajar bahasa Jepang).


Persyaratan untuk melamar:

(1) Pelamar berusia di bawah 35 tahun per tanggal 1 April 2013.

(2) Pelamar adalah:

(a) lulusan S-1 atau D-4 serta

(b) guru yang mengajar secara aktif di SD, SLTP atau SLTA (termasuk sekolah swasta).

(3) Pelamar telah mengajar 5 tahun lebih di lembaga pendidikan formal per tanggal 1

April 2013.

2. Keterangan lebih lanjut mengenai program beasiswa ini dan dokumen lamaran dapat

diperoleh di Kedutaan Besar Jepang (Bagian Pendidikan: 021-3192-4308 Ext. 175, 176) dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Denpasar, dan Medan serta Kantor Konsuler Jepang di Makassar. Dokumen lamaran juga dapat diperoleh dengan melakukan download dari situs (website) Kedutaan Besar Jepang (http://www.id.emb-japan.go.jp/).

Dokumen lamaran harus sudah diterima oleh Kedutaan Besar Jepang (Bagian Pendidikan) sebelum tanggal 25 Januari 2013, dan dapat diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos.

Embassy of Japan in Indonesia www.id.emb-japan.go.jp


Informasi Pemagangan dan Penempatan Industri Jawa Timur bagi lulusan SMA/SMK KLIK DISINI


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.